Sahabat DH, menjelang digelar Pemilihan Umum (Pemilu) masyarakat disuguhkan hasil survei partai politik (parpol) dan tokoh-tokoh. Hasil survei itu di antaranya mengenai popularitas dan elektabilitas parpol dan tokoh yang digadang-gadangkan maju sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden.
Banyak media nasional menampilkan hasil survei tentang politik Indonesia. Kompas misalnya belakang ini intens memberitakan hasil survei melalui Survei Litbang ”Kompas” mengenai parpol dan tokoh politik Indonesia. Menarik dikupas ketika Kompas memberitakan tentang hasil survei tingkat kesukaan terhadap parpol kontestan Pemilu 2024.
Berdasarkan survei Litbang ”Kompas” pada 29 April hingga 10 Mei 2023, menunjukkan dalam tingkat kesukaan, Partai Demokrat mencatat persentase tertinggi yaitu 57 persen. Partai Demokrat menjadi partai politik dengan tingkat kesukaan tertinggi berdasar Survei Litbang Kompas pada Mei 2023.
Dalam pemberitaan Kompas.com, survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023, menunjukkan Partai Demokrat meraih elektabilitas 8 persen, berada di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 23,3 persen dan Partai Gerindra 18,6 persen. Adapun margin of error dari survei ini ialah +/- 2,83 persen.
Namun, dalam survei ini, ditanyakan tingkat kepopuleran dan kesukaan responden terhadap partai politik. Dari sisi kepopuleran, Demorkat meraih angka 83,5 persen, berada di posisi ketiga setelah Golkar (86 persen) dan PDI-P (83,8 persen). Namun, dalam tingkat kesukaan, Partai Demokrat mendapat persentase tertinggi, yakni 57 persen diikuti Partai Golkar (51 persen), dan Partai Gerindra (50 persen).
Dalam keterangannya, Peneliti Senior Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan, tingkat kesukaan terhadap partai politik lebih ditempatkan maknanya pada sejauh mana partai tersebut diterima pemilih. Diterima dalam artian, pemilih cenderung melihat ada ketertarikan pada partai ini. Ketertarikan ini menjadi pintu awal bagi pemilih untuk memberikan pilihannya pada partai tersebut. Kuncinya pada sejauh mana partai mampu mengapitalisasi ketertarikan tersebut menjadi keterpilihan bagi partai.
Apa Itu Lembaga Survei Pemilu?
Sahabat DH, sekarang menilik apa itu Lembaga Survei Pemilu. Dalam Undang-undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 448 hingga Pasal 450 mengatur tentang Lembaga Survei Pemilu. Dijelaskan, lembaga survei merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 488 poin kedua item c dan d disebutkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat berupa survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.
Mengutip dari tempo, lembaga survei merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memetakan politik. Menurut laman lsi lembaga-lembaga survei berguna untuk mengukur apa yang dipikirkan masyarakat, bagaimana mereka menilai kebijakan pemerintah serta apa pendapat dan harapan masyarakat terhadap pejabat atau politikus maupun institusi. Sedangkan berdasarkan website resmi bawaslu bawaslu bagi kandidat, partai politik, dan penyelenggara pemilu, lembaga survei bisa memberikan informasi-informasi berkaitan penyelenggaraan pemilu. Banyak kandidat atau parpol juga minta dilakukan survei baik internal maupun eksternal.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Puadi pada saat menghadiri peluncuran Asosiasi Peneliti Persepsi Publik Indonesia (Aseppsi) menjelaskan, ada tiga kriteria bagi lembaga survei agar ideal dalam pemilu. Pertama, menjadi pihak yang dapat memitigasi membesarnya polarisasi menjelang dan pasca-pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Kedua, lembaga survei dapat menunjukkan tanggung jawab moral dengan berkontribusi nyata melahirkan satu gagasan politik ideal. Dan ketiga, setelah melahirkan satu gagasan politik, lembaga-lembaga survei ini lalu duduk bersama dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, KPU, dan Bawaslu untuk menyusun satu model pertarungan politik yang sehat bagi para kontestan Pemilu 2024.
Seperti dikutip dari website resmi Bawaslu, bawaslu Aseppsi merupakan asosiasi dari enam lembaga survei, yaitu Skala Survei Indonesia (SS), Poligov, Litbang Sinpo, Simteris, Suara Politik Publik, dan Stakom Nusantara. Aseppsi berdiri pada 8 November 2022.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menegaskan hanya akan mengakui lembaga survei yang tergabung dalam asosiasi untuk Pemilu 2024. Seperti dilansir di Kompas langkah ini sebagai upaya untuk menyaring lembaga-lembaga survei yang kredibel dan profesional.
Adapun dalam Rancangan Peraturan KPU RI bakal diatur bahwa lembaga survei yang terdaftar resmi di KPU RI dalam Pemilu 2024 tidak boleh dibiayai oleh pihak asing. Hal itu termuat dalam Pasal 20 draf Rancangan Peraturan KPU tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Di samping itu, lembaga survei yang mendaftarkan diri ke KPU RI rencananya harus merupakan badan hukum di Indonesia. Demikian Sahabat DH edukasi politik kali inI, semoga bermanfaat. Amin.
