SOBAT DH BALI, Dr. Dadang Hermawan terus mengikuti perkembangan perekonomian Bali, baik ekonomi makro maupun mikro. Dr. Dadang juga mendukung Pemerintah Provinsi Bali yang menargetkan inflasi Bali mencapai 4 persen, sesuai dengan target inflasi nasional di akhir tahun 2023. Sekadar informasi, inflasi bulan April 2023 di Provinsi Bali tercatat 0,04 persen month-to-month (mtm) atau 4,45 persen year-on-year (yoy).
Dr. Dadang Hermawan sangat optimistis perekonomian Bali, karena perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Bali menuju ke arah positif. Selain itu, situasi dan kondisi ekonomi dan pariwisata Bali berangsur-angsur kembali normal.
Dari sektor jasa keuangan dan perbankan di Bali juga mengalami growth. Dr. Dadang Hermawan memang sangat dekat dengan sektor keuangan dan perbankan. Tidak hanya menjadi Rektor ITB STIKOM Bali, Dr. Dadang juga berkiprah di sektor keuangan dan perbankan, diantaranya dengan mendirikan PT Bank Fajar Sejahtera (BPR).
Berkat dedikasi di bidang Ekonomi, Jasa Keuangan dan Perbankan ini, Dr. Dadang pun masuk jajaran tokoh akademisi dan ekonomi Bali. Dr. Dadang pun diundang dalam acara “Kick Off dan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Provinsi Bali” di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KWP BI) Provinsi Bali pada Selasa, 25 Juli 2023.
Dr. Dadang pun menyambut baik dan mengapresiasi kolaborasi, inovasi dan sinergi yang dilakukan semua pihak, di antaranya Pemprov Bali, Bank Indonesia, Bank BPD Bali sehingga KKI dapat diimplementasikan. KKI merupakan wujud nyata percepatan dan perluasan digitalisasi (P2DD). Implementasi KKI, merupakan sebuah inovasi dalam belanja daerah yang menjadi ciri khas Bali untuk selalu berinovasi pada digitalisasi daerah. Dr. Dadang pun mengaku bangga karena Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menjadi BPD pertama di Indonesia yang bisa mengeluarkan KKI. “Tentu saya saya bangga BPD Bali menjadi BPD pertama yang mengeluarkan Kartu Kredit Indonesia,” kata Dr. Dadang.
Dikatakan, Dr. Dadang dengan Kick-off KKI menjadi langkah kongkret dalam akselerasi digitalisasi transaksi keuangan atau digital payment. Implementasi KKI ini juga semakin mewujudkan Bali sebagai pulau pintar yang berorientasi teknologi digital. Digital payment mempunyai peranan penting sebagai game changer, terutama dalam menanggapi krisis, pandemi, serta mendukung kegiatan ekonomi dan membuka akses keuangan di Bali.
Sementara itu, Kepala Perwakilan (KwP) Bank Indonesia Bali, R. Erwin Soeriadimadja dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan BPD Bali selalu mendukung dan mempercepat digitalisasi daerah karena digitalisasi telah menjadi katalisator yang kuat dalam meningkatkan perekonomian di Bali.
Menurutnya, proses implementasi KKI di Bali, menghadapi beberapa tantangan. Di antarnaya dengan kompatibilitas antara sistem KKI dengan sistem informasi yang telah ada di Pemda. “Namun hari ini kita akan membuktikan bahwa dengan kolaborasi, inovasi dan sinergi antara Pemda, Bank Indonesia, Bank BPD Bali, KKI tetap dapat diimplementasikan. Kami yakin implementasi KKI ini dapat mempertahankan Bali sebagai provinsi digital,” ujar Erwin Soeriadimadja.
Lantas, Apa itu KKI?
Dilansir dari berbagai sumber, Kartu Kredit Indonesia (KKI) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai (cashless) dalam transaksi keuangan daerah, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung penggunaan produk dalam negeri dalam bentuk Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa.
KKI dirancang dengan fitur-fitur keamanan untuk melindungi transaksi dan menjaga kerahasiaan informasi, kemudahan penggunaan yaitu melalui Kanal Mobile Banking khusus transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), serta menuju pengembangan yaitu dengan menggunakan Kartu Kredit Fisik serta dengan Online Payment.
Dengan adopsi transaksi digital yang lebih luas melalui KKI, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran dan pengelolaan keuangan daerah. Juga membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Bali dengan memberikan stimulus bagi sektor usaha lokal (UMKM), meningkatkan aksesibilitas keuangan, dan menciptakan peluang investasi yang lebih baik. KKI memberikan solusi pembayaran yang efisien, transparan, dan modern, serta memperkuat sinergi antara Bank BPD Bali dengan seluruh stake holder yaitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Bali, dalam mendorong pengembangan ekosistem digital yang inklusif di Bali. (*)
